bogorOnline

tess


bogorOnline

Oleh : | 17-December-2013 | News


Kebijakan pengawasan merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2014
Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran    Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      Nomor 125, Tambahan    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008    Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara    Republik Indonesia Tahun 2005     Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan        Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008     Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan     Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman     Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana     telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23     Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
16  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2006 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan     Bangsa dan Politik.

Maksud dan Tujuan

Kebijakan pengawasan dimaksud untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien. Kebijakan pengawasan bertujuan :
• menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
• menetapkan metode pengawasan yang tepat;
• mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan   ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan   lainnya dan;
• mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap :
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
d. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah    Kabupaten Bogor.

Ruang lingkup pengawasan, meliputi pengawasan kepada :

a. Seluruh OPD Kabupaten Bogor
b. Seluruh BUMD Kabupaten Bogor; dan
c. Pemerintahan Desa.

Pengawasan terhadap seluruh OPD dan BUMD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor

a. Pemeriksaan berkala di lingkup OPD, meliputi :
   1. Aspek Keuangan;
   2. Aspek Sumber Daya Manusia;
   3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi;
   4. Aspek Sarana dan Prasarana; dan

b. Penanganan kasus/pengaduan di lingkungan Pemerintah, meliputi :
   1. penyalahgunaan wewenang;
   2. hambatan dalam pelayanan;
   3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
   4. pelanggaran disiplin pegawai

c. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, meliputi :
   1. Tindak Lanjut TP-TGR;
   2. Tindak Lanjut BPKP;
   3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
   4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
   5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten;
   6. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus dari KPK RI,
   7. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus Ombudsman, dan
   8. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus dari Kementerian/Lembaga

d. Inspeksi Mendadak (Sidak Disiplin Aparat)
e. Pemeriksaan Kaji Uji Fisik
f. Koordinasi Pengawasan Komprehensif /Gelar Pengawasan Daerah
g. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan, meliputi :
   1. Evaluasi Kinerja OPD;
   2. Evaluasi Wajib LP2P;
   3. Evaluasi LAKIP OPD; dan
   4. Evaluasi Pengkodean Hasil Pemeriksaan (PHP)
h. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
i. Pemeriksaan Berkala di Lingkup Pemerintahan Desa
j. Fasilitasi LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
k. Pemeriksaan Pendapatan/Pemeriksaan Pajak
l. Pemeriksaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP/SPP)
m. Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
n. Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD, meliputi :
   1. Evaluasi SPIP;
   2. Evaluasi SPM;
   3. Evaluasi Pelayanan Publik Puskesmas;
   4. Evaluasi SOP Kecamatan; dan
   5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK).
o. Pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
p. Pemantauan penerimaan CPNS
q. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online
r. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian tertentu
s. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
t. Pemeriksaan atas permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 
Pengawasan kepada Pemerintah Desa, terdiri atas :
a. pemeriksaan berkala, meliputi administrasi umum dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa;
b. pemeriksaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah baik yang bersumber dari APBN,  APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
 
Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014  
(1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
    a.    pemeriksaan berkala;
    b.    pengujian terhadap kegiatan – kegiatan fisik;
    c.    pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
    d.  penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
    e.  pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan
    f.    pelaksanaan reviu,  evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode     etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
          
Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :
 a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,
 b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 c. terselenggaranya tindaklanjut hasil pengawasan.

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (**/pik)

Tags : Nothing...

Bookmark and Share


Berita Terkait
Komentar (0)
Tidak ada komentar...
Tambah Komentar
Nama *required
Email *required (not published)
Website *optional
Komentar

Allowed Tags : <a href=" ">,<b>,<i>,<em>,<strong>

bogorOnline
bogorOnline