bogorOnline

bogorOnline

Oleh : Ken | 26-January-2012 | News

Gunung Putri (bogorOnline) - Berdasarkan laporan SO/KDRS di UPT Puskesmas Gunung Putri tahun 2011 tercatat ada 11 kasus Demam Berdarah (DBD) yang mendera beberapa desa di Kecamatan berpenduduk 315.516 jiwa ini. Camat Gunung Putri Edi Mulyadi mengakui jika wilayahnya merupakan daerah endemis DBD. Hal ini mengacu kepada tingginya angka kasus DBD sepanjang tahun 2011.

“Di Puskesmas Gunung Putri terdapat 2 kasus dan tindakannya berupa penyuluhan. Puskesmas Ciangsana terdapat 5 kasus dan tindakannya berupa abatisasi, Puskesmas Karanggan 1 kasus dan tindakannya berupa PSN, serta Puskemas Bojong Nangka terdapat 3 kasus dan tindakannya berupa foging,“ paparnya disela-sela acara Rabu Keliling (Boling) di Kecamatan Gunung Putri, Rabu (25/1).

Selain sebagai wilayah endemis DBD, sambung Edi, Kecamatan Gunung Putri juga menemui masalah dalam pengelolaan sampah. Minimnya tempat pembuangan sampah dan petugas kebersihan yang beroperasi disana membuat sampah menumpuk di tepian jalan raya.

“Minimnya tempat pembuangan sampah dan petugas kebersihan membuat sampah menumpuk di tepian jalan. Hal ini tentu saja mengganggu masyarakat pengguna jalan, karena selain tidak layak secara estetika juga menimbulkan bau menyengat yang menusuk hidung,” ujarnya.

Untuk itu Edi berharap, Pemkab Bogor dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dapat memperhatikan hal ini, agar kedepannya penumpukan sampah tidak semakin parah. Selain itu, dia juga menghimbau masyarakat agar lebih tertib lagi dalam membuang sampah.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Bogor Rachmat Yasin menghimbau kepada Tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan tidak tebang pilih, apalagi sampai membeda-bedakan pasien kaya dan kurang mampu.

“Saya minta tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, jangan membedakan antara pasien kaya dan miskin. Karena pasien miskin yang menggunakan Jamkesmas atau Jamkesda juga bukannya tidak membayar, mereka tetap membayar namun ditanggung oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Politisi PPP ini juga meminta Kepala Desa untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mendongkrak angka lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwiayahnya masing-masing. Karena PBB yang masuk ke kas Pemerintah Daerah nantinya akan kembali lagi ke Desa.

“PBB yang masuk nantinya akan digunakan lagi untuk membiayai pembangunan desa, untuk itu saya minta Kepala Desa dapat menempuh langkah-langkah strategis agar desanya dapat lunas PBB,” tutupnya. (Wulan)

Tags : Nothing...

Bookmark and Share


Berita Terkait
Komentar (0)
Tidak ada komentar...
Tambah Komentar
Nama *required
Email *required (not published)
Website *optional
Komentar

Allowed Tags : <a href=" ">,<b>,<i>,<em>,<strong>

bogorOnline
bogorOnline